Pancing Kemarahan Umat Islam

Rencananya Komunitas Pencinta Israel akan merayakan kemerdekaan Israel pada Sabtu (14/5)  menurut polisi, jika sudah ada pemberitahuan dan tidak melanggar hukum, polisi akan tetap mengamankan jalannya perayaan tersebut. "Kita yang penting tidak melanggar hukum, kita akan lakukan langkah-langkah pengamanan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/5). Boy menambahkan hingga saat ini polisi belum mendapatkan pemberitahuan akan adanya perayaan kemerdekaan Israel di Jakarta. Ia mengatakan jika ada orang yang berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, hal itu sesuai dengan undang-undang. Namun, Boy menegaskan jika terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Saat ditanya, Pemerintah Indonesia belum memiliki hubungan diplomatik dengan negara Israel dan agama Yahudi juga bukan termasuk agama yang diakui Republik Indonesia, Boy berkelit, pihaknya berkepentingan menjaga kegiatan itu tidak melanggar hukum. Boy menegaskan kepolisian bertugas untuk mengamankan semua warga dan kelompok di negeri ini. Jika ada kelompok yang akan membuat kegiatan lalu menyampaikan pemberitahuan kepada polisi maka akan mendapat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). "Kepolisian akan memberikan pelayanan di bidang pengamanan," imbuhnya. Ia mengimbau kepada para awak media, agar mengajarkan masyarakat untuk menghormati sesama masyarakat. Boy juga meminta agar masyarakat dapat menerima perbedaan. "Ajaklah masyarakat untuk hidup damai dalam keberagaman," ucapnya. Rencananya, Komunitas Pencinta Israel akan menggelar peringatan kemerdekaan Israel di beberapa kota besar di Jawa, termasuk di Jakarta. Bahkan di luar Jakarta, akan dirayakan secara besar-besaran. Saat perayaan, komunitas ini akan mengibarkan bendera negara Israel. Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan belum menerbitkan izin, terkait acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Israel ke-63 di Jakarta. "Belum ada izinnya," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Jafar, Kamis (12/5). Izin tersebut belum diberikan, kata Baharudin, karena pihak yang bersangkutan belum mengajukan izin penyelenggaraan acara hari kemerdekaan negara yang tengah berperang tersebut. Apakah polisi akan mengizinkan acara itu? "Biar nanti Intelijen dan Keamanan kita bekerja untuk menentukan boleh, enggaknya acara itu," ucap Baharudin. Baharudin enggan berkomentar banyak sebab tidak ada izin yang diterimanya, terkait perayaan HUT ISrael di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sementara itu, pihak penyelenggara HUT Israel di Jakarta mengakui acara yang direncanakannya dalam waktu dekat ini belum memiliki izin. "Belum," kata Ketua Panitia Acara dari Komunitas Yahudi Indonesia, Unggun Dahana, Kamis (12/5). Rencana perayaan HUT Israel terus menuai protes. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bahkan menyebut perayaan kaum Yahudi itu merupakan pelecehan terhadap Indonesia. "Secara prinsip ini adalah bentuk pelecehan terhadap NKRI. Penegak hukum, TNI dan Polri harus mencegah dan kalau perlu menginterogasi karena ini bisa memancing tindakan provokasi terhadap NKRI," kata Taufik saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (12/5). Menurut Taufik, perayaan HUT Israel yang digalang komunitas pendukung Israel di Indonesia merupakan luapan ekspresi yang berlebihan. "Memperingati hari ulang tahun negara lain itu untuk apa? Terlepas dari apapun negara kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel," sambungnya. Rencananya komunitas pendukung Israel akan menggelar perayaan HUT ke-63 pada 14 Mei. Namun, sejumlah pihak meminta polisi tak memberikan izin perayaan tersebut. "Kita mempertahankan format kesetiaan kepada empat pilar tidak ada urusannya dengan Israel dan negara manapun. Itu kerjaan kaya orang nggak waras itu harus dicegah," kata Taufik. Pengurus Syuriah PBNU DIY, Waryono Abdul Ghofur, mengaku keberataan atas rencana komunitas Yahudi di Indonesia untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Israel di Jakarta 14 Mei mendatang. Alasan utama penolakan HUT Israel itu terkait konstitusi negara Indonesia yang tidak mengakui Yahudi di Indonesia. “Konstitusi Negara kita tidak menyebutkan agama Yahudi ini diakui. Meski saat ini memang ada komunitas agama Yahudi yang berada di Indonesia, seperti di Manado dan Surabaya. Itu alasan pertama saya untuk menolak mereka (Yahudi) merayakan HUT Israel di Jakarta,” ucap Waryono ketika ditemui di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (12/5). Pria yang juga staf pengajar Ilmu Sosial di Fakultas Dakwah ini menambahkan, ada kekhawatiran perayaan HUT Israel justru memunculkan masalah lain, seperti kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. “Saya yakin pasti banyak ormas-ormas Islam menentang. Untuk menghindari adanya insiden yang mungkin akan muncul, sepatutnya jangan membuat masalah di masyarakat. Apalagi menyangkut ideologi agama yang sangat rentan mengundang kericuhan,” ucapnya. Waryono kembali menegaskan melarang perayaan HUT Israel yang justru akan memancing amarah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Disinggung komunitas Yahudi sudah mulai membuka diri di tengah-tengah masyarakat, Waryono melihat komunitasnya sangat kecil. Meskipun ada, tidak menutup kemungkinan mendapatkan pertentangan dari mayoritas pemeluk agama lainnya. Dia juga mengaku belum mengetahui keberadaan komunitas agama Yahudi Israel itu di Yogyakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menolak rencana komunitas Yahudi di Indonesia yang akan merayakan Hari Kemerdekaan Israel pada Sabtu, 14 Mei mendatang. Pesta atau selebrasi tersebut dinilai melukai hati dan perasaan umat Islam Indonesia. "Jika dirayakan jelas akan kontroversi. Sebagai agama, Yahudi tidak diakui secara hukum di Indonesia. Perlu dicatat, secara historis hingga kini Israel telah membuat masalah di Timur Tengah, terutama mencaplok dan mengusir rakyat Palestina,” tegas Sekertaris Umum MUI Jawa Barat Rafani Achyar di kantornya, Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/5). Fakta tersebut, lanjut Rafani, sangat menyakitkan dan Yahudi menjadi musuh bersama umat Islam. Umat Islam merasakan betul derita Palestina, negeri belum merdeka yang dibantai dan dijajah Israel. “Jika hari kemerdekaan negara pembantai dirayakan di sini, jelas sangat melukai. Maka sebaiknya bentuk pesta apa pun jangan dilakukan. Kami menolak bukan soal kebebasan berkumpul atau HAM, tetapi selama ini siapa yang melakukan pelanggaran HAM, kan Israel,” tegas Israel. Meskipun yang melakukan pembantaian terhadap Palestina adalah pemerintah Israel bukan komunitas Yahudi di Indonesia. Namun yang dirayakan adalah kemerdekaan Israel yang artinya merayakan keterjajahan Palestina. “Kalau sekadar berkumpul dan berbincang tentu biasa, tapi jika pesta atau selebrasi jelas sangat melukai kami,” sebutnya. Selain itu, secara formal agama Yahudi di Indonesia tidak diakui dan karena itu tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Rafani khawatir, perayaan itu sebagai upaya agar Pemerintah Indonesia mengakui agama Yahudi. “Jika mereka menuntut itu, MUI perotes keras,” tandasnya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring khawatir perayaan Hari Kemerdekaan Israel ke-63 di Jakarta, bisa memicu keributan. Mantan Presiden PKS ini mengingatkan banyak orang ataupun kelompok yang anti-Yahudi karena menentang penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina. Apalagi, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. "Karena itu, saya pikir di Indonesia belum saatnya ada perayaan seperti itu. Saya khawatir itu hanya akan memprovokasi anti-Yahudi saja," ujarnya, Kamis (12/5). Berbeda dengan apa yang diungkapkan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, komisionernya justru menentang peryaaan hari kemerdekaan Israel yang akan digelar oleh kelompok Yahudi di Indonesia. “Saya pikir garis kebijakan Pemerintah Indonesia jelas, tidak memberi ruang bagi agenda kepentingan Israel,” kata komisioner Komnas HAM Saharuddin Daming, Kamis (12/5). Menurutnya, meski Indonesia punya prinsip bebas aktif dalam urusan luar negeri. Namun yang dimaksud bebas tersebut tetap punya batasan. Batasan tersebut salah satunya adalah prinsip-prinsip kemanusiaan. "Sudah jelas Israel melanggar prinsip kemanusiaan, jadi kalau masih ada yang merayakan peringatan negara ini, saya agak prihatin," ungkapnya. Sementara terkait pendapat yang menyatakan aksi tersebut merupakan salah satu perwujudan HAM, Daming berpendapat tidak ada satu negara pun yang benar-benar menganut paham demokrasi atau liberal, termasuk Indonesia. "Di semua negara pasti ada pembatasan, ambil contoh di Jerman yang dikenal liberal, NAZI juga masih dimusuhi, sementara Amerika, aliran-aliran Osama juga masih ditentang," paparnya.(sumber Harian Bangsa)